Luas wilayah dan keberagaman sosiobudaya Indonesia menjadi faktor pendukung sekaligus tantangan dalam pemberian layanan kesehatan reproduksi, ibu, bayi baru lahir, anak, dan remaja, atau reproductive, maternal, newborn, child and adolescent health (RMNCAH). Terdapat perbedaan signifikan terkait perencanaan, dukungan sumber daya, dan pemberian layanan dari satu provinsi dengan provinsi lain. Perbedaan standar dan mutu layanan ini dirasakan dalam kehidupan sehari-hari perempuan, bayi baru lahir, dan remaja.
Terlepas dari tantangan-tantangan tersebut, kemajuan tetap terlihat. Perkiraan nasional menunjukkan penurunan angka kematian ibu, dari 331 menjadi 140 per 100.000 kelahiran hidup sejak tahun 2000, menunjukkan peningkatan mutu dan akses layanan. Angka fertilitas telah stabil, dan alat kontrasepsi semakin banyak digunakan. Namun, masih terdapat kebutuhan kesehatan reproduksi yang belum terpenuhi, dan kehamilan di usia remaja masih menunjuk pada pernikahan dini dan keterbatasan akses layanan yang ramah pemuda.
Untuk lebih memahami perkembangan sistem kesehatan Indonesia di tengah desentralisasi, Kementerian Kesehatan dengan dukungan World Health Organization (WHO), United Nations Population Fund (UNFPA), United Nations Children’s Fund (UNICEF), Yayasan Inisiatif Perubahan Akses menuju Sehat (IPAS), dan Asian Development Bank (ADB) mengadakan kajian eksternal bersama program-program RMNCAH. Kajian ini menggunakan berbagai sumber bukti, seperti literatur, dokumen kebijakan, data sistem kesehatan nasional, dan kunjungan lapangan ke enam provinsi pilihan yang mewakili keragaman geografis dan administratif Indonesia.Dalam kunjungan lapangan ini, tim kajian mengamati pemberian layanan di fasilitas kesehatan, berbincang dengan tenaga kesehatan dan tokoh setempat, serta menemui ibu-ibu dan keluarga untuk memahami penerapan kebijakan-kebijakan RMNCAH.
Salah satu tantangan yang diidentifikasi adalah tata laksana bayi dengan berat badan lahir rendah, yang merupakan kontributor penting pada kematian bayi baru lahir, di tengah keterbatasan sumber daya. Seorang bidan mendeskripsikan kasus bayi kembar dengan berat badan sangat rendah, di mana salah satu bayi tersebut terlahir tidak bernyawa (lahir mati) dan bayi lainnya meninggal setelah tiga hari dirawat. Beliau ingat bagaimana bayi yang sempat hidup itu kesulitan menelan dan mungkin tidak sempat menyusu, sedangkan keadaan-keadaan darurat lain mengalihkan perhatian tim tenaga kesehatan dari bayi tersebut.Sejak awal tahun 2000-an, inisiatif desentralisasi Indonesia menyerahkan banyak tanggung jawab pendanaan, sumber daya manusia, dan pengelolaan layanan kesehatan kepada pemerintah daerah. Meskipun Kementerian Kesehatan menetapkan standar-standar klinis nasional, pengelolaan sehari-hari fasilitas-fasilitas kesehatan milik pemerintah adalah bagian dari kewenangan daerah melalui Kementerian Dalam Negeri. Pengaturan ini memungkinkan layanan disesuaikan dengan kebutuhan setempat, tetapi layanan menjadi sangat bergantung pada kapasitas setempat dalam hal perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan. Fasilitas kesehatan dan dinas kesehatan kabupaten/kota lebih mampu menerjemahkan prioritas nasional menjadi tindakan tingkat lokal jika dapat mengakses dukungan teknis yang konsisten, yang membantu tenaga kesehatan menangani keterbatasan sumber daya dan kesenjangan infrastruktur.
Kompleksitas tata kelola sistem kesehatan Indonesia ini tidak mudah diatasi. Memahami dinamika-dinamika yang terjadi penting untuk memperkuat kebijakan, meningkatkan koordinasi, dan memastikan kemerataan akses layanan di seluruh Indonesia. Di bawah kepemimpinan Kementerian Kesehatan, rekomendasi dari kegiatan ini akan turut memandu peta jalan Indonesia menuju sistem kesehatan yang merata dan bermutu untuk layanan RMNCAH.
Ditulis oleh Edit Oktavia Manuama, National Professional Officer (Maternal, Newborn, and Child Health), dan Jessie Yunus, National Professional Officer (Gender, Rights, Equity, and Disability Inclusion)