WHO/Yoana Anandita
Kunjungan lapangan dalam rangka Joint TB Programme Review Indonesia 2025.
© Credits

Indonesia Memetakan Fase Selanjutnya Respons TB melalui Tinjauan Program Nasional

8 January 2026
Highlights
Reading time:

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tengah memetakan fase berikutnya dalam respons tuberkulosis (TB) nasional, berdasarkan temuan tinjauan program TB nasional yang dilakukan pada Agustus 2025. Tinjauan tersebut, dilaksanakan dengan dukungan World Health Organization (WHO) dan para mitra, menilai capaian, mengidentifikasi kesenjangan sistemik, serta menetapkan langkah-langkah prioritas sebagai dasar penyusunan Rencana Strategis TB Nasional 2025–2029.

Meskipun terdapat komitmen politik yang kuat, Indonesia masih menghadapi beban TB yang tinggi dan cenderung stagnan. Pada 2023, WHO memperkirakan angka kejadian TB sebesar 387 per 100.000 penduduk, atau sekitar 1,09 juta kasus. Angka ini meningkat dari 325 per 100 000 pada 2015, yang mencerminkan dampak pandemi COVID-19 sekaligus hambatan programatik yang telah berlangsung lama. Angka kematian akibat TB juga tetap tinggi, tercatat 130.927 kematian pada 2023, dibandingkan sekitar 104.000 pada 2015.

Tinjauan Program Bersama atau Joint Programme Review (JPR) tahun 2025, yang dilaksanakan dari 5 hingga 19 Agustus, mempertemukan para pemangku kepentingan tingkat nasional dan subnasional, WHO, serta mitra utama. Kegiatan ini dijalankan dengan sesi daring serta kunjungan lapangan ke Lampung, DKI Jakarta, dan Jawa Barat, ditambah diskusi daring dengan Sulawesi Selatan dan Papua. Pendekatan yang digunakan bersifat komprehensif, mencakup kajian dokumen, wawancara dengan pemangku kepentingan, dan penilaian langsung di lapangan.

“Indonesia berkomitmen penuh untuk mengakhiri TB melalui tindakan yang berani dan terkoordinasi,” ujar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam sesi pemaparan hasil tinjauan. “Tinjauan ini memberikan kerangka strategis untuk mengarahkan upaya kita dan membantu memastikan bahwa satu juta orang dengan TB dapat diidentifikasi dan dihubungkan dengan layanan pengobatan dalam satu tahun ke depan, dengan tingkat keberhasilan pengobatan sebesar 90%. Pengobatan pencegahan masih menjadi tantangan, tetapi kami berharap vaksin TB dapat diintroduksi pada akhir 2028 atau awal 2029.”

Prioritas-prioritas selanjutnya

Untuk mempercepat kemajuan, tinjauan ini menekankan perlunya pembaruan Peraturan Presiden tentang TB tahun 2021 dengan empat area fokus. Pertama, revisi perlu  memperkuat dasar hukum dan pembiayaan. Peningkatan deteksi dan diagnosis berfokus pada penutupan kesenjangan antara prevalensi dan pelaporan melalui perluasan skrining, percepatan rujukan, dan pengurangan keterlambatan diagnosis. Untuk pengobatan dan perawatan, prioritasnya adalah meningkatkan keberhasilan pengobatan, mengurangi angka putus pengobatan, dan melindungi rumah tangga dari beban biaya yang bersifat katastropik. Terakhir, upaya dukungan  komunitas dan sosial bertujuan mengatasi faktor risiko sosial dan perilaku sekaligus memperkuat sistem kesehatan tingkat desa dan memberdayakan tenaga kesehatan.

“Untuk menekan kurva TB di Indonesia, kita harus mewujudkan ambisi menjadi pelaksanaan,” kata Dr. Jeremiah Chakaya, pakar TB internasional yang menjadi ketua tim peninjau. “Instrumen sudah tersedia, dan kebijakan telah ada. Yang dibutuhkan sekarang adalah implementasi yang berani dan berorientasi pada pasien.”

JPR juga menyerukan tindakan terhadap determinan hulu seperti merokok, kurang gizi, diabetes, dan gangguan penggunaan alkohol, seiring dengan upaya mengamankan pembiayaan berkelanjutan guna menurunkan insidensi TB hingga setengahnya pada 2030. 

Berdasarkan temuan JPR tersebut, Indonesia kini berupaya menyelaraskan kebijakan, pembiayaan, dan aksi komunitas untuk mempercepat dampak kebijakan. “Dengan langkah ini, Indonesia dapat menurunkan signifikan penularan dan kematian akibat TB, serta semakin mendekat ke target eliminasi pada tahun 2030,” ujar Dr Stephen Chacko, Team Lead for Communicable Diseases, WHO Indonesia. “Dengan kemauan politik baru dan keterlibatan komunitas yang berkelanjutan, Indonesia berada pada posisi yang kuat untuk menerjemahkan bukti menjadi tindakan, menuju masa depan bebas TB bagi seluruh rakyat Indonesia.”


Ditulis oleh Yoana Anandita, National Consultant for TB, WHO Indonesia