Di seluruh Indonesia, kusta masih menjadi penyakit yang mencerminkan ketimpangan. Penyakit ini terus menyerang ribuan orang setiap tahun, dengan sekitar 17.000 hingga 20.000 kasus baru dilaporkan setiap tahun, salah satu jumlah tertinggi di dunia. Banyak kasus masih terlambat terdeteksi, termasuk pada anak-anak, sehingga meningkatkan risiko kecacatan seumur hidup. Jarak, keterbatasan layanan kesehatan, pelaporan yang lemah, dan stigma memungkinkan kusta terus bertahan.
World Health Organization (WHO) telah mendukung Indonesia untuk mewujudkan komitmen nasional menjadi aksi nyata, dimulai dari tingkat kepemimpinan hingga layanan garis depan. Di Bali, momentum politik diperkuat dalam International Leprosy Congress 2025, di mana para wali kota dan bupati dari daerah dengan beban tinggi secara terbuka berkomitmen untuk mempercepat deteksi dini, pencegahan penyakit bagi kontak erat, pencegahan kecacatan, dan pengurangan stigma. Komitmen ini ditindaklanjuti dengan kunjungan lapangan tingkat tinggi ke kabupaten/kota seperti Sampang, Bekasi, Tangerang, Brebes, dan Jayapura, mempertemukan pemimpin nasional, pemerintah provinsi, dan mitra-mitra langsung dengan tenaga kesehatan dan masyarakat terdampak.
Di tingkat komunitas, WHO mendukung kegiatan terintegrasi yang menggabungkan skrining, pencegahan, dan edukasi. Tim-tim kesehatan bekerja melalui puskesmas, sekolah, dan posyandu untuk memeriksa kondisi kulit, memberikan obat pencegahan kepada kontak erat, dan berdialog terbuka tentang kusta. Di lima kabupaten/kota prioritas saja, pemeriksaan dilakukan pada lebih dari 12.000 orang, sehingga kasus-kasus berhasil ditemukan lebih dini dan diobati sebelum berkembang menjadi kecacatan.
Di Tanah Papua, yang memiliki beban tertinggi, WHO berfokus pada penguatan dasar-dasar layanan. Petugas laboratorium mendapatkan pelatihan praktis untuk mengonfirmasi kasus kusta dengan tepat. Dengan demikian, diagnosis menjadi lebih cepat dan aman, terutama di daerah terpencil. Selain itu, WHO bersama Kementerian Kesehatan mempertemukan para pemimpin provinsi dan kabupaten/kota untuk meninjau data, memperkuat pelaporan, dan menyepakati tindakan-tindakan jelas untuk menjangkau kelompok-kelompok yang paling sulit dilayani.
Sebuah pertemuan yang melibatkan pimpinan dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota, penanggung jawab program, dan mitra-mitra teknis di Jayapura, Papua. Dalam pertemuan ini, WHO mengadvokasikan penggunaan anggaran daerah untuk mendanai kegiatan pemberian beberapa obat bersamaan. Kredit: Kementerian Kesehatan RI
Upaya-upaya ini mulai mengubah cara layanan kesehatan diberikan dan respons masyarakat. Keterampilan yang lebih baik dan data yang lebih jelas membantu tenaga kesehatan menemukan kasus lebih cepat dan pengobatan berjalan tuntas. Kegiatan di komunitas dan sekolah juga membantu mengurangi rasa takut dan misinformasi, sehingga keluarga lebih bersedia mencari pengobatan lebih awal.
Seperti disampaikan Duta Kehormatan WHO, Yohei Sasakawa, penanggulangan penyakit memerlukan kolaborasi dari semua pihak. “Menteri Kesehatan tidak dapat mencapai Nol Kusta sendirian. Kita membutuhkan dukungan sekolah, yang harus berperan dalam mengidentifikasi luka kulit yang dialami murid-muridnya. Kita juga membutuhkan dukungan tokoh agama, yang berperan penting menghapus diskriminasi dan stigma,” ujarnya.
Langkah-langkah selanjutnya akan berfokus pada perluasan pendekatan yang telah terbukti efektif ke lebih banyak daerah, penguatan sistem pelaporan, pelibatan sekolah dan tokoh masyarakat, serta peningkatan kapasitas laboratorium dan petugas garis depan. Dengan komitmen berkelanjutan dari tingkat nasional hingga desa, Indonesia terus bergerak menuju masa depan bebas kusta dan bebas diskriminasi.
Kegiatan ini didukung oleh Sasakawa Health Foundation.
Ditulis oleh Maria Regina Christian, National Professional Officer for Tuberculosis, dan Ajib Diptyanusa, National Consultant for Malaria and Vector-Borne Diseases, WHO Indonesia