Di seluruh dunia, 1 dari 3 perempuan mengalami kekerasan fisik atau seksual selama hidupnya. Data statistik ini konsisten selama satu dekade terakhir, tidak terkecuali dengan Indonesia, di mana 1 dari 4 perempuanpernah mengalami kekerasan fisik dan seksual.
Kekerasan terhadap perempuan adalah masalah mendalam yang melampaui batas negara, gender, dan tingkat pendapatan. Untuk mengatasi masalah ini, WHO, UN Women, dan badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) lainnya telah bekerja sama mengembangkan RESPECT, sebuah kerangka kerja berbasis bukti yang dirancang untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan. Setelah berhasil diujicobakan di berbagai negara di Asia, RESPECT mendapat perhatian karena menyoroti pentingnya pencegahan dalam memerangi kekerasan berbasis gender.
RESPECT, diluncurkan pada 2019 oleh WHO dan UN Women, dibangun berdasarkan prinsip-prinsip inti pendekatan PBB dalam melawan kekerasan terhadap perempuan, yang dikemas dalam akronim: Relationship skills strengthened (penguatan keterampilan hubungan), Empowerment of women (pemberdayaan perempuan), Services ensured (pelayanan terjamin), Poverty reduced (pengentasan kemiskinan), Environments made safe (lingkungan dibuat aman), Child and adolescent abuse prevented (pelecehan terhadap anak dan remaja dapat dicegah), dan Transformed attitudes, beliefs, and norms (perubahan sikap, keyakinan, dan norma). Prinsip-prinsip ini tertanam dalam serangkaian advokasi strategis dan dialog awal yang intens antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sepanjang semester pertama 2023.
Pelatihan sosialisasi RESPECT. Kredit: WHO/Alegra Wolter
Di Indonesia, peluncuran RESPECT merupakan kolaborasi yang dipimpin oleh WHO dan melibatkan UN Women, UNFPA, UNICEF, UNDP, UNAIDS dan KemenPPPA. Semua organisasi memberikan masukan dan dukungan. Peluncuran RESPECT mencakup peningkatan kapasitas teknis melalui pelatihan sosialisasi (23-25 Agustus 2023) dan lokakarya (13-15 September 2023). Perwakilan dari Pemerintah Indonesia, badan-badan PBB, dan organisasi non-pemerintah berpartisipasi dalam kedua kegiatan tersebut. Sebanyak 67 individu dari berbagai organisasi menunjukkan kolaborasi erat antara pemerintah, PBB, dan masyarakat.
Selama tiga hari pelatihan dan lokakarya yang intens, para peserta mempelajari eksplorasi berbagai aspek mengenai dinamika gender dan kekerasan berbasis gender. Mereka memperoleh wawasan tentang faktor-faktor tertentu yang saling bersinggungan dan memengaruhi isu ini, serta pemahaman menyeluruh tentang prinsip hak asasi manusia dan kerangka kerja yang mencakup kekerasan terhadap perempuan di tingkat global, regional, dan nasional. Konsep inti RESPECT dan kerangka kerja berbasis bukti juga dibahas secara mendalam. Selain itu, para peserta memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk perancangan program, dengan menggunakan metodologi teori perubahan dalam konteks pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Pelatihan ini menumbuhkan komitmen kolaboratif, mendorong peserta untuk mengembangkan rencana yang dapat ditindaklanjuti untuk mengatasi permasalahan. Metode pengajaran interaktif, termasuk diskusi aktif, permainan peran, analisis kasus, presentasi, dan talk show, dipadukan dengan lancar ke dalam sesi.
Presentasi kelompok dalam lokakarya RESPECT. Kredit: WHO/Alegra Wolter
“Kami akan mengintegrasikan RESPECT kedalam Strategi Nasional Penurunan Kekerasan terhadap Perempuan (Stranas PKtP). Kami memerlukan dukungan penuh dari organisasi-organisasi mitra,” kata Eni Widiyanti, Direktur Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga Rentan KemenPPPA.
WHO, UN Women, UNFPA, dan badan-badan PBB lainnya akan memberikan dukungan teknis kepada KemenPPPA untuk memastikan kelancaran integrasi RESPECT ke dalam strategi nasional.
Penerapan RESPECT di Indonesia menandai momen penting dalam mendorong kolaborasi berbagai pihak dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan. Sangat penting bagi kita untuk menyadari pentingnya mengatasi masalah ini, tidak hanya demi kesetaraan gender, tetapi, yang lebih penting, demi terciptanya masyarakat yang adil dan penuh kasih sayang yang menjunjung tinggi martabat semua orang.
Mengikuti prinsip-prinsip RESPECT dalam hal perluasan kegiatan, KPPPA bersama dengan WHO, UNFPA, dan badan-badan PBB lainnya berencana menerapkan program ini di tingkat provinsi, dimulai di empat provinsi. Selain itu, para peserta telah berkomitmen mengintegrasikan prinsip-prinsip RESPECT ke dalam pekerjaan badan-badan PBB, mitra pemerintah, dan organisasi masyarakat. Mereka juga berkomitmen memetakan praktik-praktik yang menjanjikan untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Peta ini akan menjadi masukan bagi inisiatif mendatang untuk mengatasi masalah ini. Semua upaya ini akan membuka jalan menuju dunia di mana RESPECT bukan hanya sebuah konsep namun menjadi kenyataan, memastikan perempuan dapat mencapai potensi penuh mereka tanpa takut terhadap kekerasan.
Ditulis oleh Alegra Wolter, National Professional Officer for Gender, Equity, and Human Rights, WHO Indonesia.
