Surveilans adalah kunci untuk memahami dampak dan epidemiologi penyakit seperti rotavirus dan polio. Namun, surveilans rotavirus yang kurang memadai dan kinerja fasilitas-fasilitas surveilans polio yang belum cukup di tingkat nasional mengindikasikan kesenjangan-kesenjangan penting dalam sistem surveilans penyakit Indonesia. Sementara itu, provinsi dan kabupaten/kota tertentu menghadapi tantangan tersendiri, seperti kurangnya keterampilan dan pengetahuan tenaga kesehatan, terbatasnya keterlibatan fasilitas pelayanan kesehatan swasta, dan rendahnya komitmen berbagai pemangku kepentingan, sehingga mengganggu penyusunan sistem surveilans yang optimal yang dapat mengidentifikasi dan mendeteksi Kejadian Luar Biasa penyakit sejak dini.
Untuk memperkuat surveilans penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) di Indonesia, di sepanjang tahun 2023 WHO dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memperkuat kapasitas dinas-dinas kesehatan (dinkes) kabupaten/kota dan berkolaborasi dengan pemangku-pemangku kepentingan utama seperti petugas surveilans, dokter anak, dan perhimpunan rumah sakit.
Tim Dinkes Kabupaten Maros mengunjungi klinik swasta Setia Kawan untuk mengevaluasi kinerja jaringan surveilansnya dan memastikan semua kasus PD3I dilaporkan. Kredit: Dinkes Kabupaten Maros/Munira
Sebuah pertemuan penting dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) menghasilkan komitmen dari kedua organisasi untuk implementasi surveilans PD3I di provinsi-provinsi. WHO juga mendukung Kemenkes dalam memantau petugas surveilans, memberikan pelatihan pengingat (refresher), dan mengatasi hambatan-hambatan.
Selain itu, WHO membantu Kemenkes untuk membentuk surveilans rotavirus di Jakarta dan Kalimantan Selatan. Untuk surveilans polio, WHO dan Kemenkes mengidentifikasi fasilitas-fasilitas yang sesuai dan mengkaji kembali fasilitas-fasilitas yang berkinerja kurang. Dua dari delapan fasilitas di Jawa Timur direkomendasikan untuk terus menjalankan fungsi fasilitas surveilans.
Petugas surveilans dari provinsi-provinsi yang mencapai sasaran surveilans PD3I nasional menerima penghargaan dari Kemenkes. Kredit: Kemenkes/Kelompok kerja surveilans PD3I
Di tingkat subnasional, langkah-langkah seperti pengkajian data rumah sakit (hospital record review/HRR) dan penjangkauan ke klinik-klinik swasta serta kantor-kantor cabang IDAI berhasil meningkatkan pemantauan PD3I.
Di Sulawesi Selatan, Kemenkes memperkuat kapasitas petugas Dinkes Kabupaten Maros dan Kabupaten Gowa terkait surveilans rumah sakit mingguan serta membantu Dinkes Kabupaten Maros memperluas kemitraan dengan klinik-klinik swasta. “Ini adalah upaya kami untuk mengaktifkan kembali surveilans PD3I dan mengidentifikasi dengan cepat kasus-kasus di rumah sakit. Dinkes Kabupaten Gowa dan penanggung jawab di rumah sakit akan rutin menjalankan surveilans rumah sakit aktif mingguan,” kata Sudirma, petugas surveilans Dinkes Kabupaten Gowa.
Pengambilan sampel surveilans lingkungan oleh Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Manado di sebuah kanal terbuka di Manado, Sulawesi Utara. Kredit: Kemenkes/Wati Sangadi
Selain itu, advokasi kepada IDAI Sumatra Barat menghasilkan peningkatan dukungan dari dokter-dokter anak. Mereka mulai mendiseminasikan informasi tentang kampanye polio dalam pertemuan-pertemuan rutin dan akun-akun media sosial mereka. Para anggota IDAI juga membagikan keahlian mereka sebagai pembicara dalam pertemuan-pertemuan sensitisasi dengan kepala dinas pendidikan, camat, kepala desa, pemimpin agama, dan pemimpin masyarakat.
Pengambilan sampel surveilans lingkungan polio di Kali Konto, Jombang, Jawa Timur oleh Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Surabaya. Kredit: Kemenkes/Retno Widiastuti
Upaya kolaboratif yang didukung oleh WHO dan pemangku kepentingan lain ini telah meletakkan fondasi yang kuat untuk surveilans PD3I di Indonesia. Sekarang, yang menjadi fokus adalah mempertahankan kemajuan melalui koordinasi, pemantauan, dan evaluasi berkala.
Rencana tindak lanjut untuk masa mendatang mencakup langkah-langkah praktis seperti kemitraan kolaboratif, perluasan jaringan surveilans, penetapan lokasi-lokasi surveilans lingkungan baru, dan pembangunan kapasitas.
Kegiatan ini didukung oleh pemerintah Australia dan Amerika Serikat, melalui USAID.
Ditulis oleh personel WHO Indonesia berikut:
- Joshua Harmani, National Professional Officer for Vaccine Preventable Diseases Surveillance
- Muhammad Rinul Wijaya, Data Assistant for Vaccine Preventable Diseases Surveillance
- Ni’mah Hanifah, Data Assistant for Vaccine Preventable Diseases Surveillance
- Novi Anggraeni, Vaccination Technical Officer
- Rodri Tanoto, National Professional Officer for New Vaccine
- Yurniati, IVD Consultant