World Health Organization (WHO) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam beberapa bulan terakhir menjalankan tindakan terarah untuk meningkatkan akses pada obat dan produk kesehatan yang aman dan efektif, dengan berfokus pada farmakovigilans dan cara distribusi obat yang baik (CDOB).
Farmakovigilans adalah ilmu dan sistem mendeteksi, menilai, memahami, dan mencegah efek samping atau masalah lain terkait obat-obatan. CDOB mengacu pada praktik dan sistem yang memastikan mutu, keamanan, dan kemanjuran produk akhir obat-obatan atau kesehatan yang dikirimkan ke pasar. Keduanya sangat penting untuk memastikan semua orang dapat mengakses obat-obatan dan produk-produk kesehatan esensial yang aman, efektif, bermutu, dan terjangkau serta untuk mencapai cakupan kesehatan semesta (CKS), sesuai dengan agenda transformasi kesehatan Indonesia.
Dalam sebuah lokakarya pada Juni 2023, WHO dan Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif BPOM membantu membangun kapasitas 162 evaluator farmakovigilans dari unit pusat maupun balai atau loka BPOM. Lokakarya ini mencakup berbagai topik penting termasuk analisis laporan farmakovigilans serta deteksi dan penilaian sinyal keamanan.
Dalam lokakarya lain pada September 2023, WHO dan Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika,dan Prekursor membantu meningkatkan kemampuan 43 inspektur BPOM dalam hal inspeksi CDOB, regulasi, dan komunikasi, dengan fokus pada distribusi produk-produk kefarmasian dan fasilitas pelayanan. Pelatihan ini menambah jumlah tenaga inspektur BPOM sebesar 10%.
Dan dalam lokakarya pada Oktober 2023, WHO dan Direktorat Registrasi Obat membantu memperkuat kemampuan 170 petugas BPOM dan pemangku kepentingan industri dalam persiapan, penyusunan, dan evaluasi Perencanaan Manajemen Risiko sebagai bagian dari evaluasi pascapemasaran.
“Akses pada obat-obatan dan produk-produk kesehatan yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau adalah suatu hak mendasar, bukan hak istimewa,” kata Perwakilan WHO untuk Indonesia, Dr N. Paranietharan. “Tetapi akses tersebut juga merupakan keharusan operasional, yang penting untuk mencapai CKS dan kesehatan bagi semua serta menuntaskan agenda transformasi kesehatan nasional Indonesia.”
Pada tahun 2024, WHO akan bekerja dengan Kementerian Kesehatan dan BPOM untuk menyusun kurikulum farmakovigilans untuk mahasiswa-mahasiswi kedokteran dan farmasi; membentuk tim koordinasi farmakovigilans; dan menjalankan serangkaian pelatihan untuk inspektur CDOB tingkat senior, sehingga memastikan kemajuan berjalan dengan cepat dan berkelanjutan serta terus memberi manfaat bagi setiap orang Indonesia, di mana pun.