Di tengah suburnya wilayah Sumatra, perjalanan menuju eliminasi malaria telah mencapai banyak keberhasilan, namun masih terdapat tantangan yang memerlukan intervensi strategis dan tindakan bersama. Meskipun insiden parasit tahunan kurang dari 1 per 1000 penduduk, yang menandakan endemisitas rendah, banyak kabupaten dan kota di Sumatra menghadapi kegiatan terkait malaria tidak teratur, pergeseran sumber daya manusia, kurangnya ahli mikroskop terlatih, pelaporan kasus malaria tidak memadai, dan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pengendalian vektor. Tantangan-tantangan ini mengancam terhambatnya upaya eliminasi malaria di Sumatra.
Indonesia berada di garis depan dalam kampanye pembebasan malaria, sebuah perjuangan yang membutuhkan upaya tertarget untuk mengatasi tantangan yang terus-menerus terjadi. Walaupun Pulau Papua dan sekitarnya melaporkan sebagian besar kasus, beberapa kabupaten dan provinsi masih berjuang untuk mencapai eliminasi. Daerah-daerah tersebut, meskipun termasuk daerah endemis rendah, belum mencapai status zona bebas malaria. Salah satu wilayah yang perlu mendapat perhatian lebih adalah kepulauan Sumatra.
WHO dan Perkumpulan Pemberantasan Penyakit Parasitik Indonesia (P4I) memberikan dukungan teknis yang komprehensif kepada otoritas kesehatan setempat dan masyarakat setempat untuk mempercepat tindakan menuju eliminasi malaria di Sumatra. Dengan lokus strategis pada sembilan kabupaten prioritas yang mencakup tiga provinsi (Kepulauan Riau, Jambi, dan Sumatra Utara), tahapan ini dirancang untuk mengkatalisasi kemajuan yang berarti dalam eliminasi malaria.
Gambar 1: Target kabupaten dan provinsi di Sumatra dengan skor penilaian kesiapan eliminasi malaria per Juli 2023.
Tahap awal mencakup penggunaan penilaian kesiapan kabupaten untuk eliminasi malaria yang diadaptasi dari Alat Penilaian Eliminasi Malaria (MEAT) WHO untuk menetapkan skor dasar. Pada 2022, lima koordinator lapangan melaksanakan kegiatan seperti pemetaan wilayah berisiko tinggi penularan malaria, mengidentifikasi populasi rentan, dan membina hubungan dengan pemerintah daerah. Namun, skor dasar menunjukkan skenario kurang optimis – daerah sasaran mendapatkan rata-rata gabungan sebesar 13,7 dari kemungkinan 50. Penilaian tersebut mengungkapkan meskipun endemisitasnya rendah, terdapat tantangan sistemik yang berperan di Sumatra: kegiatan untuk mengatasi malaria masih jarang dilakukan, adanya perpindahan tenaga kerja, dan kurangnya ahli mikroskop terlatih sehingga mengganggu diagnosis malaria.
Berdasarkan temuan dan rekomendasi dari penilaian tersebut, WHO dan P4I berupaya memperbaiki situasi dan mendorong perubahan nyata. Melalui serangkaian pelatihan intensif pada awal 2023, sebanyak 167 pengelola program malaria, tenaga kesehatan Puskesmas, ahli entomologi lapangan, dan analis laboratorium meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dalam bidang mikroskop malaria, pelaporan kasus, surveilans, surveilans migrasi, dan pemetaan vektor. Hasilnya, petugas kesehatan di kabupaten sasaran diberdayakan untuk melakukan kegiatan rutin terkait malaria. Para peserta juga meningkatkan kesadaran akan target eliminasi malaria nasional dan memperkuat upaya advokasi dengan pemerintah daerah di berbagai sektor, seperti kantor kehutanan dan pertanian, biro perencanaan, kantor kesehatan pelabuhan dan pusat kesehatan, serta tokoh masyarakat dan agama. Pada akhir Agustus 2023, empat kabupaten – Lingga (Kepulauan Riau), Sarolangun (Jambi), Gunungsitoli dan Nias (keduanya di Sumatra Utara) – menunjukkan kemajuan besar dengan mencapai skor di atas 40 dari 50 dan kini siap menghadapi penilaian eliminasi malaria pada tahun 2023. Namun, perjalanan ke depan untuk lima kabupaten/kota lainnya terhambat karena banyaknya kasus malaria lokal, sehingga pra-penilaian eliminasi malaria harus ditunda hingga tahun 2024 atau 2025.
Inisiatif ini memainkan peran penting dalam menganalisis tantangan daerah endemis rendah atau stagnan, yang bertujuan mendorong kabupaten dan kota mencapai eliminasi malaria. Upaya ini sejalan dengan tujuan yang lebih luas, yaitu eliminasi malaria regional di Sumatra pada tahun 2025.
Ke depan, penting untuk memastikan kesinambungan dan kemajuan. Upaya ini harus dilanjutkan melalui pendampingan lanjutan ke kabupaten-kabupaten yang belum mendapatkan sertifikat eliminasi malaria. Untuk mencapai hal ini, membina kolaborasi antar berbagai program menjadi sangat penting, memastikan pendekatan yang komprehensif dan inklusif yang menjangkau masyarakat terpencil, tanpa meninggalkan satu orang pun. WHO akan terus memberikan dukungan untuk memastikan penguatan koordinasi dan pemantauan yang ketat seiring dengan upaya Indonesia dalam mengarahkan pelaksanaan kegiatan malaria, sehingga menjamin efektivitas dan dampaknya. Komitmen berkelanjutan ini menggarisbawahi dedikasi Indonesia dan mitranya dalam mencapai eliminasi malaria secara komprehensif di seluruh pelosok Sumatra.
Program malaria WHO Indonesia didukung oleh Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria.
Ditulis oleh dr. Ajib Diptyanusa, National Consultant for Malaria, dan dr. Herdiana Hasan Basri, National Professional Officer Malaria, WHO Indonesia