Para pemimpin di Kementerian Kesehatan mengelola program kesehatan kompleks yang melibatkan banyak pemangku kepentingan, namun banyak di antara mereka belum pernah mendapatkan pelatihan manajemen program secara formal. Kesenjangan ini telah menyebabkan keterlambatan, terpecahnya koordinasi, dan kurang efisiennya penggunaan anggaran, menunjukkan adanya kebutuhan dukungan peningkatan kapasitas yang terarah.
Untuk mengatasi tantangan ini, Kementerian Kesehatan melalui Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur (P2KA) menerapkan pelatihan manajemen program yang komprehensif dengan dukungan teknis dan finansial dari World Health Organization (WHO). Pelatihan ini bertujuan memperkuat keterampilan praktis para manajer program dan pemimpin tim kerja yang bertanggung jawab atas berbagai program kesehatan nasional.
“Pelatihan ini sangat penting bagi aparatur sipil di Kementerian Kesehatan untuk membekali kami dengan metode manajemen program yang efektif,” kata Dwi Meilani, Kepala P2KA. “Di masa mendatang, banyak program dan kegiatan akan dilaksanakan. Maka, kita harus siap melaksanakan program secara efisien dan mencapai hasil yang diinginkan.”
Pelatihan selama tiga hari ini dilaksanakan dalam lima angkatan dari Mei hingga Juli 2025 di Jakarta, melibatkan 82 aparatur sipil negara dari 12 direktorat dan unit. Pelatihan ini menggabungkan standar manajemen program internasional dengan latihan praktik berdasarkan program kerja para peserta. Studi kasus mencakup beragam inisiatif seperti pemeriksaan kesehatan gratis, memastikan kualitas layanan di rumah sakit umum daerah, serta eliminasi kanker serviks. Peserta berlatih dengan tantangan programnya sebagai referensi, sehingga memungkinkan mereka untuk menerapkan metode dan pendekatan baru dalam pekerjaannya.
Di kelima angkatan tersebut, peserta menyelesaikan sembilan latihan. Antara lain, pengembangan 15 studi kasus, persiapan sejumlah dokumen legal program, dan desain rencana keterlibatan pemangku kepentingan. Peserta juga diperkenalkan dengan alat perencanaan program digital yang menyimulasikan penjadwalan dan manajemen sumber daya secara waktu nyata (real-time). Pada hari terakhir pelatihan, setiap tim mempresentasikan rencana program yang menunjukkan struktur lebih jelas, indikator terukur, dan koordinasi lebih kuat di antara para pemangku kepentingan.
Penilaian pasca-pelatihan menunjukkan peningkatan pengetahuan rata-rata lebih dari 40 poin. Sekitar 90% peserta berkomitmen menerapkan setidaknya satu alat manajemen program dalam pekerjaan mereka. Hasil ini menunjukkan adanya landasan yang lebih kuat untuk mengimplementasikan program secara lebih konsisten dan efektif di dalam Kementerian.
Pelatihan lebih lanjut direncanakan sepanjang 2026 dengan dukungan berkelanjutan dari WHO. Fase selanjutnya bertujuan menjangkau kelompok peserta lebih luas, sekaligus membangun sistem pelatihan berkelanjutan yang memastikan kesinambungan antara rangkaian pelatihan dan pengembangan kapasitas jangka panjang.
Bagi Indonesia, peningkatan kapasitas manajemen program ini mendukung pencapaian program kesehatan tepat waktu dan efisien, yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas nasional. Hal ini juga membantu tim program untuk lebih memahami tantangan implementasi dan melibatkan pemangku kepentingan yang tepat untuk mempertahankan kemajuan. Koordinasi dan perencanaan yang lebih kuat pun mendorong penggunaan sumber daya publik lebih efisien, sehingga bermanfaat bagi masyarakat di seluruh penjuru negeri.
Ditulis oleh Rhiza Caesari Kristata, National Consultant for Universal Health Coverage, WHO Indonesia