Indonesia terus memperluas layanan imunisasi, tetapi kesenjangan-kesenjangan signifikan masih tetap ada. Sebagian masyarakat belum mendapatkan layanan optimal, sedangkan ketidaksesuaian antara laporan administratif dan temuan survei menghambat ketepatan perencanaan. Tantangan-tantangan ini menegaskan perlunya bukti andal berbasis populasi untuk mengarahkan alokasi sumber daya dan memastikan kemerataan akses imunisasi di seluruh negeri.
Merespons hal ini, World Health Organization (WHO) mendukung pelaksanaan survei cakupan imunisasi Indonesia 2025 di 38 provinsi. Hasil survei ini menunjukkan hanya 56,4% anak usia 12–23 bulan telah mendapatkan imunisasi lengkap. Vaksin-vaksin baru, seperti vaksin pneumokokus dan rotavirus, di luar Jawa dan Bali baru menjangkau kurang dari 40% sasaran penerima. Selain itu, cakupan dosis-dosis vaksin tetanus toksoid pada perempuan juga menurun tajam, dari lebih dari 70% untuk dosis pertama menjadi kurang dari 20% untuk dosis kelima. Ketimpangan antardaerah sangat mencolok, dengan cakupan lebih dari 95% di Sulawesi Utara tetapi hanya 3,6% di Aceh.
Menurut survei tersebut, pemanfaatan vaksin dipengaruhi berbagai faktor, seperti kepemilikan kartu imunisasi, akses layanan, persepsi individu, serta dukungan keluarga atau masyarakat. Namun, kendala logistik dan keterbatasan penggunaan aplikasi SatuSehat masih menghambat kelengkapan dan akurasi pelaporan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, survei ini merekomendasikan peningkatan kelengkapan imunisasi sesuai jadwal, pelibatan tokoh masyarakat dalam komunikasi publik, penguatan sistem digital, perbaikan logistik, penyesuaian intervensi untuk daerah-daerah dengan cakupan rendah, dan perluasan analisis demografis guna memahami hambatan-hambatan secara lebih mendalam.
WHO juga mendukung pelaksanaan penilaian kualitas data untuk memperkuat sistem pencatatan digital. Penilaian ini mengidentifikasi kelemahan dalam register imunisasi elektronik yang digunakan tenaga kesehatan di Indonesia untuk mencatat imunisasi anak, persediaan vaksin, dan logistik rantai dingin. Hasil penilaian menunjukkan hanya 79% data tidak mengandung duplikasi, tingkat akurasi pencatatan tanggal sebesar 43,9%, dan ketepatan waktu data sebesar 14,6%. Sementara itu, kelengkapan data dalam pelaporan stok vaksin hanya mencapai 32%. Kualitas informasi suboptimal ini menyulitkan lembaga-lembaga kesehatan dalam mengidentifikasi kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan tambahan serta mengalokasikan sumber daya dengan efektif.
Otoritas kesehatan menggunakan temuan survei dan penilaian ini untuk memprioritaskan provinsi-provinsi dengan cakupan rendah dan merancang intervensi-intervensi yang terbukti efektif meningkatkan cakupan. Di Provinsi Banten, hasil penilaian juga digunakan untuk memperkuat perencanaan dan pelaporan logistik guna mencegah kekosongan stok vaksin akibat keterlambatan pembaruan data.
Tim gabungan Kementerian Kesehatan, GAVI, dan WHO dalam kunjungan pemantauan lapangan pada tahun 2025. Kredit: WHO/Olivi Ondchintia Putilala Silalahi
Selain pengumpulan bukti, Indonesia juga mendorong pendekatan terkoordinasi nasional untuk melawan penurunan cakupan imunisasi. Kementerian Kesehatan, bekerja sama dengan WHO, United Nations Children’s Fund (UNICEF), United Nations Development Programme (UNDP), dan mitra lainnya, menyusun Strategi Imunisasi Nasional 2025–2029. Rencana lima tahunan ini berfokus pada perluasan cakupan melalui peningkatan layanan, introduksi vaksin baru, penguatan surveilans penyakit, dan peningkatan manajemen rantai pasokan. Sebuah kelompok kerja teknis imunisasi saat ini mengoordinasikan upaya para mitra, memantau kemajuan, dan merespons tantangan-tantangan baru.
Langkah-langkah ini penting karena bukti kuat dan arah kebijakan nasional terpadu membantu memastikan setiap anak, termasuk di daerah terpencil atau di komunitas terpinggirkan, dapat mengakses imunisasi yang bisa menyelamatkan nyawa mereka. Data akurat mencegah kesenjangan tersembunyi yang membuat masyarakat rentan terhadap kejadian luar biasa. Dengan memperbaiki sistem informasi dan memastikan koordinasi yang kuat, Indonesia membangun program imunisasi lebih tangguh untuk melindungi kesehatan generasi-generasi mendatang.
Kegiatan ini didukung oleh Pemerintah Australia dan GAVI, the Vaccine Alliance.
Ditulis oleh Olivi Ondchintia Putilala Silalahi, National Professional Officer (Routine Immunization), WHO Indonesia