Instrumen standar penilaian hubungan sebab-akibat WHO membantu petugas memantau, mengkaji sebab-akibat (kausalitas), dan menyampaikan anjuran terkait kejadian ikutan pascaimunisasi (KIPI). Pemahaman akan instrumen-instrumen ini penting untuk mendukung kepercayaan masyarakat pada vaksin dan mempertahankan cakupan imunisasi.
Dengan anggota-anggota baru yang membawa keahlian terkait KIPI yang lebih luas daripada imunisasi anak, Komisi Nasional dan Daerah Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca-Imunisasi (Komnas dan Komda PP KIPI) membutuhkan instrumen-instrumen ini dalam mengatasi tantangan-tantangan imunisasi yang ada. Sejak pandemi COVID-19, vaksin-vaksin baru telah mulai digunakan, dan pedoman KIPI untuk penilaian hubungan sebab-akibat antara vaksin dan kejadian kesehatan berbarengan telah dimutakhirkan. Kesenjangan antara sumber data program imunisasi dan pemerintah masih terjadi, tertinggal dari meningkatnya penggunaan vaksin. Hal-hal ini menuntut surveilans KIPI yang lebih kuat menggunakan instrumen-instrumen WHO.
Pada Juli 2023, WHO mengadakan pelatihan di Bogor yang mencakup konsep-konsep dasar KIPI, sistem pemantauan KIPI Indonesia, dan pedoman global tentang pemantauan, investigasi, dan pengkajian sebab-akibat KIPI. Pembicara-pembicara dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Komnas PP KIPI membantu memfasilitasi sesi-sesi pelatihan. WHO juga mendukung Kemenkes memperluas sesi pelatihan dan lokakarya untuk Komda PP KIPI dan dinas kesehatan provinsi pada September 2023.
Dr Madhava Ram Balakrishnan dari kantor pusat WHO menyampaikan paparan tentang investigasi KIPI. Kredit: WHO/Rizky Andreasari
Profesor Hindra Irawan Satari, ketua Komnas PP KIPI, menyampaikan harapannya, “Selain imunisasi anak, imunisasi kini mencakup seluruh tahap kehidupan. Hal ini mengharuskan perluasan Komnas dan Komda PP KIPI. Tujuan pelatihan ini adalah memperkuat komite-komite ini, sehingga meyakinkan dunia dan masyarakat tentang komitmen Indonesia atas keamanan vaksin. Komitmen berkelanjutan ini meliputi terus mengikuti bukti, standar, dan pedoman terbaru untuk perbaikan terus-menerus.”
Pelatihan ini juga membantu mencegah dampak tidak langsung KIPI. Meskipun umumnya ringan dan tidak diakibatkan oleh vaksin, KIPI dapat meningkatkan keraguan dan bahkan penolakan terhadap vaksin, seperti ditunjukkan dalam sebuah survei perilaku yang didukung WHO dan laporan UNICEF. Penurunan kekebalan terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi yang diakibatkan keraguan dan penolakan tersebut dapat menimbulkan dampak-dampak kesehatan masyarakat yang besar.
Saat ini, yang perlu dilakukan adalah mempertahankan kemajuan. Keberlanjutan koordinasi antara Komnas PP KIPI, Kemenkes, dan BPOM serta investigasi dan pelaporan global tetap menjadi kunci surveilans KIPI yang bermutu. Pemantauan dan evaluasi investigasi KIPI dan penilaian sebab-akibat oleh dinas kesehatan dan Komda PP KIPI juga sangat diperlukan. WHO akan terus mendukung surveilans KIPI Indonesia guna memastikan surveilans ini tetap kuat dan sesuai dengan perubahan situasi.
Kegiatan ini didukung oleh Pemerintah Amerika Serikat melalui USAID.
Ditulis oleh Rodri Tanoto, National Professional Officer for New Vaccine, WHO Indonesia