Hampir 97% penduduk Indonesia tinggal di daerah rawan bencana, di mana banjir, kekeringan, dan penyakit yang sensitif terhadap iklim semakin mengancam layanan kesehatan mendasar. Sepanjang 2024 saja, 142 fasilitas kesehatan rusak akibat bencana terkait iklim, terutama banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Beberapa fasilitas terpaksa menghentikan operasi sepenuhnya, memindahkan layanan, atau mengerahkan petugas kesehatan ke lokasi tanggap darurat pada saat masyarakat justru sangat membutuhkan perawatan.
Banyak fasilitas kesehatan masih kekurangan cara sistematis untuk menilai dan memperkuat kesiapan mereka. Kelemahan saat ini antara lain kapasitas tenaga kerja yang terbatas untuk mengelola risiko iklim, sistem air dan sanitasi yang mudah terganggu, sistem energi tanpa cadangan yang andal, dan infrastruktur yang tidak dirancang untuk menahan bahaya iklim.
World Health Organization (WHO), bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan mitra, mengembangkan alat penilaian Fasilitas Kesehatan yang Berketahanan Iklim dan Lestari Lingkungan. Instrumen ini diadaptasi dari kerangka kerja global WHO dan diintegrasikan ke dalam platform SIKELIM, sistem digital yang memetakan fasilitas kesehatan yang terdampak bencana secara langsung atau real-time.
Dasbor SIKELIM menyediakan peta dan analitik secara langsung (real-time) tentang fasilitas kesehatan yang terdampak bencana, mendukung pemantauan dan pengambilan keputusan untuk layanan kesehatan yang tangguh terhadap perubahan iklim di Indonesia. Kredit: Kemenkes RI
Instrumen penilaian tersebut membantu fasilitas kesehatan menilai kerentanan di berbagai sistem, termasuk kapasitas tenaga kerja, air, sanitasi dan higiene, dan juga limba, energi, infrastruktur, dan teknologi.
Penilaian percontohan di 15 rumah sakit dan pusat kesehatan primer (Puskesmas) di Jakarta, Semarang, dan Bantul mengungkapkan bahwa tingkat ketahanan sangat bervariasi menurut wilayah. Fasilitas di Semarang menunjukkan kesiapan yang lebih besar, sementara fasilitas di Jakarta dan Bantul terbukti lebih rentan terhadap banjir. Di Jakarta, risiko banjir memengaruhi sekitar 50% tenaga kesehatan dan sepertiga sistem air dan sanitasi.
"Perubahan iklim paling dirasakan oleh kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas, baik dalam hal dampak kesehatan maupun akses ke layanan kesehatan. Hal ini menjadikan sektor kesehatan perlu beradaptasi, berkolaborasi, dan memperkuat ketahanan sistem kesehatan," kata Prof. Dr. Dante Herbuwono, Ph.D, Wakil Menteri Kesehatan, saat peluncuran pedoman penilaian pada September 2025.
Bagi Indonesia, fasilitas kesehatan yang siap menghadapi perubahan iklim berarti layanan dapat terus berlanjut selama keadaan darurat, melindungi populasi rentan ketika mereka paling membutuhkan perawatan. Kerangka kerja ini memandu rumah sakit dan Puskesmas untuk mengidentifikasi kerentanan spesifik dan menerapkan intervensi yang tepat sasaran. WHO merekomendasikan penilaian ulang dilakukan secara berkala setiap satu hingga tiga tahun.
Aksi adaptasi iklim RS Panembahan Senopati, Yogyakarta: lemari es dan pembeku medis ditinggikan di atas balok untuk melindungi obat-obatan dan vaksin penting dari kerusakan selama banjir. Kredit: PIAREA
Dengan dukungan WHO, Kementerian Kesehatan berencana untuk memperluas penilaian dasar Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Berketahanan Iklim dan Lestari Lingkungan ke lebih banyak provinsi, memperkuat kapasitas penilai, dan meningkatkan platform SIKELIM untuk pemantauan rutin. Penilaian akan dirancang untuk memastikan representasi proporsional fasilitas kesehatan di seluruh wilayah barat, tengah, dan timur Indonesia. Upaya ini sejalan dengan Rencana Aksi Nasional Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim untuk Kesehatan 2025–2030 dan Rencana Adaptasi Nasional untuk Perubahan Iklim 2026-2030, mendukung komitmen Indonesia di bawah Program Kesehatan COP26, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dan Perjanjian Paris.
Ditulis oleh Itsnaeni Abbas, National Consultant for Environmental Health, WHO Indonesia